OMBAK: Jurnal Kebijakan Kelautan dan Lingkungan

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA DI TELUK PALU

Arifin Syah — 2024-09-22

Teluk Palu merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang sangat besar. Di samping itu, Teluk Palu sebagai sumber penghidupan bagi nelayan setempat. Penelitian valuasi ekonomi telah dilakukan pada bulan Mei – Juni 2015 di Teluk Palu. Tujuan penelian ini untuk mengetahui valuasi ekonomi sumberdaya Teluk Palu. Pengamatan dilakukan dengan metode pengumpulan data di lapangan dan data dianalisis secara deskriptif analitik yang disajikan dalam bentuk tabulasi. Berdasarkan hasil kajian, didapat hasil bahwa Total nilai ekonomi sumberdaya Teluk Palu adalah sebesar Rp. 35.846.290.000,- per tahun. Sektor Perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp. 13.104.000.000,- per tahun. Sektor Pariwisata dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 2.422.750.000,- per tahun. Fungsi Terumbu Karang sebagai physical protection global life sebesar Rp. 20.319.540.000,- per tahun. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, selain memberikan fungsi ekologi, sumberdaya Teluk Palu juga memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

Mawar Fitri — 2024-09-22

Fluktuasi harga BBM yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM memberikan pengaruh pada berbagai sektor khususnya sektor perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap laut; dan mengkaji dampak penyesuian harga BBM terhadap tingkat keuntungan usaha perikanan tangkap laut. Waktu penelitian dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dilakukan pada bulan Januari- Februari 2015. Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Pekalongan di Kota Pekalongan dan PPN Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat armada kapal berdasarkan ukuran kapal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden/sampel penelitian yang ditentukan secara purposif (purposive sampling) mencakup: nelayan pada berbagai ukuran kapal. data-data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, laporan kajian, dan data-data pada berbagai instansi terkait. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha. Pada seluruh ukuran kapal peningkatan harga BBM akan secara otomatis meningkatkan biaya operasional usaha dan menurunkan keuntungan usaha. Perubahan harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku usaha, khususnya nelayan; penurunan harga BBM berpotensi menaikkan tingkat keuntungan yang diterima, sebaliknya peningkatan BBM berpotensi menurunkan tingkat keuntungan usaha. Perlu adanya bantuan permodalan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha berpindah dari kapal 50-100 GT ke kapal berukuran 20-30 GT atau ke kapal berukuran di atas 100 GT. Hal ini didasarkan pada hasil kajian dimana kelompok ukuran kapal 50-100 GT yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar. Setiap kenaikan harga BBM solar sebesar 1% akan menurunkan keuntungan usaha sebesar 0,7%. Sementara ukuran kapal 20-30 GT dan di atas 100 GT mengalami penurunan sebesar 0,2% dan 0,5%.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fadli Rahman — 2024-09-22

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing.

STRATEGI PENGELOLAAN ADAPTIF BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL SUMBER DAYA PERAIRAN

Yuliana Sari — 2024-09-22

Pemanfaatan sumber daya perairan umum perlu diatur dengan kelembagaan pengelolaan yang efektif yang dapat menjamin manfaat bagi pelaku usaha dan kelestarian sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan perairan umum berbasis kelembagaan lokal, yang diharapkan dapat secara efektif menjawab tantangan pengelolaan sumber daya perairan umum. Penelitian ini menggunakan metode participatory action research kemudian dideskriptifkan secara kuantitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Focused Group Disscusion (FGD) dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di waduk Cirata telah diterapkan kelembagaaan lokal yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) yang melibatkan segenap stakeholders yaitu masyarakat pengguna perairan umum di Waduk Cirata, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan pembudidaya ikan KJA. Dari kasus kelembagaan di Waduk Cirata ini, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang dapat diterapkan untuk kasus serupa di tempat lain. Pelajaran terpenting adalah terkait dengan penerapan strategi adaptif. Komponen utama dari strategi adaptif yang menopang efektivitas kelembagaan pada kasus Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan kontrol tepat guna yang dilandasi kesepahamaan di antara stakeholders tentang fungsi potensial dari waduk dan interaksinya dengan lingkungan. Implementasi operasional dari strategi ini adalah: (1) memperbolehkan berlangsungnya perikanan budidaya karamba jaring apung (KJA), namun di sisi lain menerapkan kontrol dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya dengan melibatkan kelompok MPC, (2) mendorong pengembangan wisata pemancingan (recreational fishing), tetapi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian tangkapan sehingga tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan endemik, (3) pemanfaatan gulma eceng gondok yang dipadukan sekaligus dengan upaya pembersihan jalur transportasi air.

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL

Nasruddin Sulaiman — 2024-09-22

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ≤ 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.